Kementerian Perdagangan (Kemendag) dihimbau agar menggunakan satu data yang akurat dan valid menyangkut komoditi perdagangan. Bila data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), maka semua harus menggunakan data yang sama, baik Kemendag, DPR, maupun asosiasi-asosiasi.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Ferarri Roemawi (F-PD) dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Rabu (3/4), di gedung DPR.

 “Data harus akurat. Terlalu banyak data yang berbeda-beda, sehingga tidak menjadi jelas yang mana untuk konsumsi dalam negeri, berapa sebetulnya jumlah produksi. Ini semua berbeda. Asosiasi punya data sendiri, kementerian punya data sendiri,” kata Ferarri dalam rapat tersebut.

Raker dipimpin lengkap oleh keempat pimpinan, yaitu Ketua Komisi VI Airlangga Hartanto (F-PG), Wakil Ketua Komisi VI masing-masing Aria Bima (F-PDI Perjuangan), Erik Satrya Wardhana (F-Hanura), dan Benny K Harman (F-PD). Agenda raker sendiri salah satunya adalah masalah pengawasan perdagangan.

Dalam raker tersebut Ferarri juga menyampaikan, data dari pemerintah selama ini cenderung berubah-berubah antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.“Saya punya satu data. Kalau kita setuju dengan data BPS, semua pake BPS. Semua kementerian pake BPS. Semua data yang keluar dari pemerintah harus dari BPS.”

Sementara itu Ferarri juga mengomentari soal bawang putih dan bawang merah yang langka. Seperti diketahui, harga bawang merah masih sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan angka inflasi juga tinggi.  Kata Ferarri, soal produksinya menjadi urusan Kementerian Pertanian. Sementara bila terjadi kelangkaan, maka itu jadi urusan Kementerian Perdagangan.

“Nah, yang repot kalau begitu barang langka, harga menjadi naik, inflasinya juga naik. Ini menjadi tanggung jawab Menteri Perdagangan. Jadi, kurang cepat mengambil keputusan, walaupun di belakang itu rantai pengambilan keputusannya panjang. Ini jadi masalah Menteri Perdagangan, kenapa barang enggak ada.” katanya.  (mh), foto : od/parle/hr.